Jembrana (kemenag) -- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana kembali melaksanakan kegiatan SENJATA (Senin dan Jumat Terima Arahan) yang diawali dengan apel penghormatan bendera di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, Senin (3/8/2026). Apel dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, I Gusti Komang Budi Santika, S.Ag., M.Si., didampingi Kasubbag Tata Usaha Patahul Bari, S.Ag., M.Pd., serta diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana.

Kegiatan SENJATA merupakan agenda rutin yang menjadi sarana penguatan disiplin, komunikasi, serta penyampaian informasi dan kebijakan terbaru kepada seluruh aparatur di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jembrana.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana menyampaikan beberapa informasi penting yang menjadi perhatian seluruh pegawai, khususnya terkait kebijakan kepegawaian. Salah satu pembahasan yang disampaikan adalah mengenai perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu Angkatan Pertama serta kontrak PPPK Paruh Waktu, yang diharapkan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kepala Kantor juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme terbaru mutasi pegawai pada Kantor Urusan Agama (KUA). Ia menegaskan bahwa setiap proses mutasi dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, pemerataan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kebijakan kepegawaian yang diterapkan merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh ASN diharapkan dapat memahami setiap regulasi yang berlaku serta tetap menjaga integritas, disiplin, dan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kepala Kantor.

Melalui kegiatan SENJATA, diharapkan seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Jembrana memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan dan arah organisasi, sehingga mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang adaptif, profesional, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.