A. Permohonan Baru Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga / Yayasan Hindu :

1. Surat Permohonan Kepada Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI dengan tembusan kepada Kepala Kemenag Jembrana, Kanwil Kemenag Provinsi Bali dan PHDI Kabupaten
2. Surat Rekomendasi dari PHDI setempat
3. Sejarah singkat berdirinya  Lembaga / Yayasan
4. Surat Keterangan Domisili
5. Surat Keputusan tentang susunan kepengurusan
6. Salinan Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Notaris
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
8. Program Kerja Lembaga / Yayasan
9. Profil dan alamat Sekretariat, Telpon / WhatsApp dan Email resmi Lembaga / Yayasan
10. Foto Copy KTP Ketua / penanggung jawab Lembaga / Yayasan
11. Foto Copy NPWP atas nama Lembaga / Yayasan
12. Pas Foto Ketua / penanggung jawab Lembaga / Yayasan ukuran 4x6 berwarna 2 lembar
13. Laporan Tahunan (bagi Lembaga / Yayasan yang berdiri lebih dari 1 (satu) Tahun)
14. Surat Pernyataan kesediaannya Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Kepada Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, bermaterai cukup
15. Surat Pernyataan tidak sedang terlibat sengketa hukum dan tidak menggangu ketertiban hukum, bermaterai cukup
16. Surat Pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, bermaterai cukup

B. Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Tanda Daftar Lembaga / Yayasan Hindu :

1. Surat Permohonan Kepada Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI dengan tembusan kepada Kepala Kemenag Jembrana, Kanwil Kemenag Provinsi Bali dan PHDI Kabupaten
2. Surat Rekomendasi dari PHDI setempat
3. Sejarah singkat berdirinya  Lembaga / Yayasan
4. Surat Keterangan Domisili
5. Surat Keputusan tentang susunan kepengurusan
6. Salinan Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Notaris
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
8. Program Kerja Lembaga / Yayasan
9. Profil dan alamat Sekretariat, Telpon / WhatsApp dan Email resmi Lembaga / Yayasan
10. Foto Copy KTP Ketua Lembaga / Yayasan
11. Foto Copy NPWP atas nama Lembaga / Yayasan
12. Pas Foto Ketua / penanggung jawab Lembaga / Yayasan ukuran 4x6 berwarna 2 lembar
13. Laporan Tahunan kegiatan Lembaga / Yayasan periode Tanda Daftar sebelumnya yang masih berlaku
14. Surat Pernyataan kesediaannya Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Kepada Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, bermaterai cukup
15. Surat Pernyataan tidak sedang terlibat sengketa hukum dan tidak menggangu ketertiban hukum, bermaterai cukup
16. Surat Pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, bermaterai cukup

C. Permohonan Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga Agama Islam (Majelis Taklim) :

1. Surat rekomendasi kepala KUA kecamatan setempat
2. SK Pengurus Majelis Taklim
3. Daftar Jama’ah (minimal 15 orang) dan foto copy ktp Jama’ah
4. Surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan setempat
5. Dokumentasi/foto kegiatan dan tempat pengajian
6. Mengisi formulir permohonan penerbitan SKT Majelis Taklim

D. Permohonan Baru Rekomendasi Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha

1. Surat Permohonan dari Organisasi Keagamaan Buddha ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
2. Surat pernyataan tidak dalam sengketa bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh ketua organisasi keagamaan Buddha;
3. Salinan akta notaris
4. Salinan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan/ atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri;
5. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus dengan ketentuan agama dalam KTP beragama Buddha
6. Diskripsi organisasi keagamaan Buddha;
7. Foto Sekretariat Organisasi Keagamaan Buddha tampak depan, samping kiri dan kanan;
8. Surat Keterangan Domisili organisasi keagamaaan Buddha dari Lurah/Kepala Desa;
9. Melampirkan pas foto ketua dengan ukuran 4 cm x 6 cm berwana